PUNGLI ITU TINDAK PIDANA BERAT

83 total views, 2 views today

Dalam hukum pidana sebenarnya tidak ada terminologi “pungli”. Istilah pungli dikenal baru tahun 70-an. Ketika itu Presiden Soeharto menerbitkan Inpres Nomor 9/1977 tentang Operasi Tertib. Mulai saat itulah populer istilah pungli sebagai kependekan pungutan liar. Sebenarnya pungli telah menjadi fenomena sejak masa penjajahan, bahkan jauh sebelum itu.

Sejak September 1977, Kaskopkamtib selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan melancarkan operasi tertib, yang pada pokoknya membersihkan pungli, serta penertiban aparat pemerintah dan departemen.

Sebelum Inpres Nomor 9/1977 diterbitkan sebenarnya telah ada UU Nomor 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena praktek pelayanan aparatur pemerintah yang berbelit-belit, dengan slogan “jika bisa dipersulit kenapa dipermudah” menjadi penyebab masyarakat cenderung toleran terhadap praktek pungli.

Meskipun terminologi “pungli” tidak ada dalam hukum pidana, namun banyak pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat pungutan liar. Misalnya Pasal 423 KUHP, bahwa Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

KUHP tidak memberikan definisi “pegawai negeri”. Pasal 92 hanya memperluas pengertian “pegawai negeri” (ambtenaar), orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat publik untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah. Jadi unsur pegawai negeri: pengangkatan oleh instansi publik; memangku jabatan publik; melakukan tugas pemerintah.

Pungli sebagai perbuatan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan peraturan. Maka selain tindak pidana dimaksud Pasal 423 KUHP, ada tindak pidana lain yang disamakan dengan pungli, antara lain Pemerasan (Pasal 368 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), dan Korupsi (Pasal 415, 418 KUHP, serta UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor).

Pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Konsep kejahatan jabatan dapat dijabarkan bahwa demi menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, pejabat menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar/menerima pembayaran dengan potongan. Hakekatnya, pungli adalah interaksi antara pejabat publik dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Istilah lain pungli yang banyak dikenal adalah uang pelicin, uang sogokan, uang siluman, salam tempel, dan lain sebagainya.

Penyebab Pungli dan Pemberantasannya

Masyarakat toleran terhadap praktek pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, itulah akar pungli. Sikap masyarakat tersebut dipicu oleh tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan. Masyarakat menyerah dan kalah berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif tersebut. Maka saat itulah pungli dapat terjadi. Pungli terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, mental pejabat publik yang bobrok, dan lemahnya pengawasan (kontrol) atasan.

Pemberantasan pungli hanya efektif jika dilakukan secara terpadu antara pembinaan mental dan spiritual pejabat publik pun masyarakat, dan cara abolisionistik (penanggulangan gejala) sebagai tindak preventif. Disamping itu, harus dilakukan law enforcement (penegakan hukum), tindak tegas pelaku pungli sebagai tindakan represif berdasarkan ketentuan per-UU.

Presidan Jokowi telah mengeluarkan Perpres nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Mari kita semua dukung sapu bersih pungli. Tunggu apa lagi, karena sesungguhnya pungli itu tindak pidana berat. (hmk)

2 thoughts on “PUNGLI ITU TINDAK PIDANA BERAT

  • March 9, 2018 at 2:18 am
    Permalink

    ijin Bapak, sebagai referensi saya dan sebagai ilmu yang bermanfaat

    Reply
    • March 9, 2018 at 11:20 am
      Permalink

      Trimakasih pak

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *