JUSTICE COLLABORATOR (Peluang Taubat Seorang Tersangka)

92 total views, 1 views today

Dalam KUHAP tidak dapat ditemukan justice collaborator dan whistle blower. Namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4/2011 menyebutkan justice collaborator (JC) adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku utama. Ia mengakui yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Sedangkan whistle blower (WB) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu. Ia bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu yang dimaksud tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang (money laundring), perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Dalam praktik, SEMA memang seringkali dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

SEMA Nomor 4/2011 menjelaskan bahwa keberadaan JC dan WB untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. WB tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan JC tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi, kesaksian JC dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman pidananya.

Menurut Denny Indrayana, ada 4 hak dan perlindungan terhadap JC dan WB, perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan memperoleh penghargaan. Dalam hal penanganan secara khusus, ada beberapa hak JC dan WB, yakni dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. JC dan WB dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. JC dan WB dapat memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya. Disamping itu, JC dan WB dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman dan remisi.

Sesuai SEMA Nomor 4/2011, syarat untuk menentukan seseorang sebagai JC adalah ia sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Status JC memang menggoda bagi tersangka korupsi. Banyak keuntungan bisa didapat dengan menjadi JC dalam kasus yang tengah menjerat seseorang. Selain akan mendapatkan perlindungan, hukuman pun bisa dikurangi dari yang semestinya didapat. Status JC merupakan peluang cara taubat seorang tersangka tipikor. Persoalannya adalah apakah “taubat sambal” yang kelak di kemudian hari mengulangi perbuatannya; ataukah “taubat nasuha” yakni benar-benar kapok dan tidak akan menjadi koruptor lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *