PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

263 total views, 1 views today

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat mengharuskan negara membuat peraturan agar tidak berdampak negatif bagi bangsanya. Globalisasi memaksa seseorang tidak dapat menghindarkan diri bersentuhan dengan orang, baik sebangsa maupun berbeda bangsa, baik lingkungan nasional maupun internasional. Dunia semakin kecil dalam genggaman. Karenanya diperlukan peraturan yang mengatur lalu-lintas teknologi informasi tersebut agar tidak saling bergesekan atau menimbulkan permasalahan yang tidak dikehendaki, baik permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahananan, keamanan, agama, maupun kriminal. Sebagaimana dunia nyata, dunia maya (teknologi informasi) sangat berpotensi terjadinya cybercrime (kejahatan dunia maya).

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) harus melindungi warganegaranya dari dampak negatif  arus teknologi informasi, antara cybercrime. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia haruslah menjiwai segenap hukum (rules) di dalam sistem Indonesia, termasuk peraturan yang mengatur kejahatan di dunia maya.

 

Kata kunci: perlindungan hukum, cybercrime, keadilan bermartabat.

Pendahuluan

Kejahatan cyber, atau kejahatan terkait komputer merupakan kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, tetapi komputer dapat juga sebagai sasarannya. Cybercrimes can be defined as: Offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm, or loss, to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet (networks including but not limited to Chat rooms, emails, notice boards and groups) and mobile phones (bluetooth/sms/mms).[1] (Kejahatan dunia maya/cybercrime dapat didefinisikan sebagai: Pelanggaran yang dilakukan terhadap individu atau kelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental, atau kerugian, kepada korban secara langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang chat, email, papan pengumuman dan kelompok) dan telepon genggam (bluetooth/sms/mms).

Secara internasional, baik negara maupun non-negara terkait dalam cybercrimes, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Kejahatan yang melintasi batas internasional dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara bangsa terkadang disebut sebagai cyberwarfare.

Cybercrime merupakan suatu area kejahatan yang tumbuh berkembang sangat cepat. Semakin banyak pelaku kejahatan yang menggunakan kecepatan, kenyamanan, dan anonimitas internet untuk melakukan beragam aktivitas kriminal yang tidak mengenal batas, baik fisik maupun virtual. Hal tersebut merupakan bahasa serius dan merupakan ancaman nyata bagi korban di seluruh dunia. Meskipun tidak ada satu definisi universal cybercrime, penegak hukum pada umumnya membuat klasifikasi kejahatan terkait teknologi informasi (internet) menjadi 2, yaitu:[2]

  1. Advanve cybercrime (kejahatan teknologi tinggi), berupa serangan yang canggih terhadap perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
  2. Cyber-enabled crime (kejahatan berbasis cyber), berupa kejahatan konvensional yang telah berubah dengan munculnya teknologi informasi (internet), seperti kejahatan terhadap anak-anak, kejahatan ekonomi, dan kejahatan terorisme.

Di masa lalu, cybercrime dilakukan terutama oleh individu atau kelompok kecil. Akhir-akhir ini, kita melihat jaringan cybercriminal yang sangat kompleks mempertemukan orang-orang dari seluruh dunia secara real time untuk melakukan kejahatan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi kriminal beralih ke teknologi informasi untuk memfasilitasi aktivitas mereka dan memaksimalkan keuntungan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kejahatan itu sendiri belum tentu merupakan jenis kejahatan baru, tetapi jenis kejahatan lama, misalnya pencurian, penipuan, dan perjudian. Akan tetapi berkembang sesuai dengan peluang yang disajikan secara online, sehingga kejahatan tersebut menjadi semakin luas dan sangat merusak. Jenis cybercrime umum, antara lain: hacking, penipuan online, pencurian identitas, serangan terhadap sistem komputer dan konten terlarang. Akibat dari cybercrimesangat merugikan korban, meskipun belum tentu karena alasan keuangan.

Media sosial seperti facebook, twitter, instagram, blog, path, linkedin, youtube, whatsapp, line, dan lain sebagainya telah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat. Ada dampak positif penggunaan teknologi informasi berupa media sosial, namun tidak dapat dipungkiri adanya dampak negatif. Bukan hanya berdampak dalam bisnis, melainkan juga dalam mengembangkan potensi dan eksistensi diri, berkomunikasi, perkenalan, dan masih banyak hal lainnya. Siapapun bebas melakukan editing dengan memodifikasi tulisan, gambar, video, grafis, dan konten lainnya. Disamping hasrat aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal branding, kecepatan akses (dalam hitungan detik). Perasaan bebas menjadi diri-sendiri dalam media sosial merupakan penyebab media sosial berkembang pesat.[3]

Penggunaan teknologi informasi menarik siapa saja untuk berpartisipasi memberi kontribusi secara bebas dalam tempo yang sangat cepat dan tidak terbatas. Ditunjang dengan teknologi internet dan smartphonemenjadikan media sosial tumbuh pesat, subur bagai jamur di musim hujan. Untuk mengakses media sosial kini dapat dilakukan dimana dan kapan saja, cukup dengan sebuah smartphone. Sedemikian cepatnya orang dapat mengakses media sosial memunculkan fenomena dahsyat atas arus informasi.

Berdasarkan latar-belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan ideal terhadap cybercrime berbasis keadilan bermartabat?

Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).[4]

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.[5]

 

  1. Cybercrimes

Lalu-lintas teknologi informasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain:

  1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yakni:
  2. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

–    Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

–    Perjudian (Pasal 27 ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

–    Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

–    Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

–    Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

–    Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

–    Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

  1. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30):

(1)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

(2)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

(3)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

  1. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31):

(1)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

(2)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

  1. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
  2. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference – Pasal 32):

(1)     Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

(2)     Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

(3)     Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

  1. Gangguan terhadap sistem elektronik (system interference – Pasal 33):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

  1. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34):

(1)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

  1. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  2. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

  1. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup untuk mengatur mengenai teknologi informasi, khususnya cybercrime. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian hukum (rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigheit)¸dan Keadilan (Gerechtigheit).[6]

 Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.[7]

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong.[8] Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia atau nge wong ke wong.[9]

Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat (jurisprudence) yang identik dengan apa yang dikenal dalam banyak literature dunia sebagai legal theory atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal. Lebih daripada mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines.

Termasuk di dalam substantive legal disciplines, yaitu jejaring nilai (values) yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam kaidah dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar atau fabric menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya atau the living law dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.[10]

Tujuan di dalam fabric NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen. Dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara lain yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.”[11]

Teori keadilan bermartabat menganut suatu  prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (Philosophy of Law), Teori Hukum (Legal Theory), Dogmatik Hukum (Jurisprudence), serta Hukum dan Praktek Hukum (Law and Legal Practice). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (the law dictate), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kea rah bawah (top-down), secara sistematik.[12]

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (shoulder to shoulder), gotong-royong sebagai suatu sistem.[13]

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.[14]

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.[15] Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.[16]

Sekalipun apa yang diamati oleh teori keadilan bermartabat itu bukan saja suatu lapisan nyata tetapi juga kadang kala terpaksa untuk mengamati “lapisan” yang dibuat-buat yang menghiasi layar-layar pertelevisian. Namun yang diusahakan untuk diungkap oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri hukum yang biasanya dimulai dengan sejumlah issue yang memancing rasa ingin tahu seorang filsuf hukum[17]

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara lex eterna (arus atas) dan Volkgeist (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum; dialektika secara sistematik. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.[18]

Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia.

Sebagai suatu pemikiran filasafat, sesuai dengan ciri mendasar atau radikalnya, teori keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secaara filosofis. Teori keadilan bermartabat dengan kata lain memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan[19].

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampui pengetahuan inderawi.[20]

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Itulah makna teori keadilan bermartabat sebagai suatu filsafat hukum. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat atau  dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja. Namun, lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi.[21]

Keadilan bemartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep legal theoryjurisprudence atau philosophy of law dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum, berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.[22]

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengangkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai bottom-line dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan  sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.[23]

Teori keadilan bermartabat mengemukakan suatu dalil bahwa sekalipun konsep-konsep seperti the rule of law dan rechtsstaat itu secara etimologis sinonim dengan negara hukum, namun kedua konsep itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan konsep negara hukum atau konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat sampai pada dalil seperti itu setelah menemukan bahwa hasil penggalian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama mengingat nilai-nilai dan ukuran perilaku yang baik itu adalah values dan virtues yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai kesepakatan pertama, menurut teori keadilan bermartabat kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai yang berasal dari satu sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis sebagai satu paket. Hal itu dikarenakan, semua nilai dan standar perilaku baik itu ternyata ada di dalam, serta sama dan sebangun dengan hukum itu sendiri.[24]

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat. Prinsip atau doktrin ini adalah penemuan hukum. Penemuan hukum harus dilakukan manakala ditemukan bahwa terhadap kasus-kasus itu pengaturannya belum ada, kurang jelas, atau tidak lengkap diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[25]

  1. Perlindungan Terhadap Cybercrimes

Ada beberapa cara untuk melakukan perlindungan terhadap cybercrimes, antara lain:[26]

  1. Gunakan kata sansi (password) yang kuat

Gunakan kombinasi user ID (kata kunci, password) yang berbeda untuk akun yang berbeda dan hindari menuliskannya. Buatlah kata sandi lebih rumit dengan menggabungkan huruf, angka, karakter khusus (minimal 10 karakter totalnya) dan ubah secara teratur.

  1. Amankan komputer:
  2. Aktifkan firewall.

Firewall adalah garis pertama pertahanan cyber; mereka memblokir koneksi ke situs yang tidak dikenal atau palsu dan akan mencegah beberapa jenis virus dan hacker.

  1. Gunakan software anti-virus/malware.

Mencegah virus menginfeksi komputer dengan menginstal dan memperbarui perangkat lunak anti-virus secara teratur.

  1. Blokir serangan spyware.

Mencegah spyware menginfiltrasi komputer dengan menginstal dan memperbarui perangkat lunak anti-spyware.

  1. Jadilah social media Savy

Pastikan profil jejaring sosial (misalnya Facebook, Twitter, Youtube, MSN, dan lain sebagainya) diatur ke pribadi. Periksa pengaturan keamanan. Hati-hati dengan informasi yang dikirim secara online. Setelah itu di internet, itu ada selamanya.

  1. Amankan perangkat seluler

Sadarilah bahwa perangkat mobile rentan terhadap virus dan hacker. Download aplikasi dari sumber terpercaya.

  1. Instal pembaruan sistem operasi terbaru

Simpan aplikasi dan sistem operasi (misalnya Windows, Mac, Linux) saat ini dengan update sistem terbaru. Aktifkan pembaruan otomatis untuk mencegah kemungkinan serangan pada perangkat lunak lama.

  1. Lindungi data

Gunakan enkripsi untuk file yang paling sensitif seperti pengembalian pajak atau catatan keuangan, buat back-up biasa dari semua data penting, dan simpan di lokasi lain.

  1. Amankan jaringan nirkabel

Jaringan Wi-Fi (nirkabel) di rumah rentan terhadap gangguan jika tidak diamankan dengan benar. Tinjau dan ubah pengaturan default. Wi-Fi umum atau Hot Spot juga rentan. Hindari melakukan transaksi finansial atau korporasi di jaringan ini.

  1. Lindungi identitas

Berhati-hatilah saat memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon atau informasi keuangan di Internet. Pastikan situs web aman (misalnya saat melakukan pembelian online) atau telah mengaktifkan setelan privasi (misalnya saat mengakses / menggunakan situs jejaring sosial).

  1. Hindari scammed

Selalu pikirkan sebelum mengklik link atau file yang tidak diketahui asal usulnya. Jangan merasa tertekan oleh email manapun. Periksa sumber pesannya. Bila ragu, verifikasi sumbernya. Jangan pernah membalas email yang meminta untuk memverifikasi informasi atau mengkonfirmasi ID pengguna atau kata sandi.

  1. Panggil orang yang tepat untuk meminta bantuan

Jangan panik jika menjadi korban, jika menemukan konten internet ilegal (misalnya eksploitasi anak) atau jika mencurigai adanya kejahatan komputer, pencurian identitas atau penipuan komersial, laporkan ini ke polisi setempat. Jika memerlukan bantuan instalasi perawatan atau perangkat lunak pada komputer, berkonsultasilah dengan penyedia layanan atau teknisi komputer bersertifikasi.

 Simpulan

Dalam dunia teknologi informasi terdapat 3 unsur penting yakni: hardware (perangkat keras), software(perangkat lunak), dan brainware (otak, orang). Perlindungan terhadap bahaya cybercrime dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum, namun perlu dilakukan langkah preventif dengan cara pembudayaan. Brainware (pengguna) dan masyarakat harus memahami hukum teknologi informasi, dan dampak positif/negatif teknologi informasi, agar memiliki kesiapan mengarungi dunia maya yang hiruk-pikuk dan tidak terbatas.

 Referensi

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. Kedua.

Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Muchsin, 2006, Ikhtisar Filsafat Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Muhammad Khambali, 2005, Sistem Peradilan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Lensa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), 1: 46-61.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sri Soeprapto Wirodiningrat, tanpa tahun, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media.

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Media Perkasa.

_______, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime

http://krjogja.com/web/news/read/35222/Reposisi_Bermedsos_Pasca_UU_ITE_Baru

[1]     https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime diakses 23 September 2017 pukul 20.00 wib.

[2]    https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime diakses 23 September 2017 pukul 21.00 wib.

[3]     http://krjogja.com/web/news/read/35222/Reposisi_Bermedsos_Pasca_UU_ITE_Baru diakses 23 September 2017 pukul 20.00 wib.

[4]     Muhammad Khambali, 2005, dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Lensa Hukum, vol. 1., no. 1, Agustus 2005, Sistem Peradilan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, hlm 46.

[5]     Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media, hlm 1.

[6]     Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 140.

[7]     Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusamedia, hlm 63.

[8]     Ibid, hlm 2.

[9]     Ibid, hlm 22.

[10]    Ibid, hlm 34.

[11]    Ibid

[12]    Ibid, hlm 2.

[13]    Ibid.

[14]    Ibid, hlm 24.

[15]    Ibid, hlm 25.

[16]    Ibid.

[17]    Ibid, hlm 7.

[18]    Ibid, hlm 30-31.

[19]    Ibid , hlm 23.

[20]    Ibid, hlm 25.

[21]    Ibid, hlm 24.

[22]    Ibid, hlm 53.

[23]    Ibid.

[24]    Ibid, hlm 185.

[25]    Ibid, hlm 12-13.

[26]    http://www.rcmp-grc.gc.ca/to-ot/tis-set/cyber-tips-conseils-eng.htm diakses 23 September 2017 pukul 22.00 wib.

 

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar hukum pidana di Universitas Surakarta.

2 thoughts on “PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

  • March 9, 2018 at 2:25 am
    Permalink

    ijin meng copy Bapak, semoga bermanfaat

    Reply
    • March 9, 2018 at 11:19 am
      Permalink

      Silahkan pak. Semoga bermanfaat.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *