MAL-ADMINISTRASI, SALAH SATU PINTU MASUK TIPIKOR

141 total views, 1 views today

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU 37/2008 tentang Ombudsman RI dijelas bahwa mal-administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Semakin amburadul administrasi pelayanan publik, semakin terbuka peluang terjadinya korupsi di lembaga tersebut. Administrasi pelayanan publik adalah sisi hulu masuknya tindak pidana korupsi (tipikor).

Sejauh mana kesiapan instansi  pelayanan publik dapat dilihat dari SOP (standard operasional procedure), SPM (standar pelayanan minimum), dan janji pelayanan yang biasanya ditulis besar-besar pada banner.

Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pembina dan penanggung-jawab pelayanan publik.

Selain itu pemahaman yang tidak kalah pentingnya adalah biaya atau tarif pelayanan publik. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, biaya pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung-jawab negara dan masyarakat. Besarnya biaya yang dibebankan kepada penerima pelayanan publi ditentukan dan ditetapkan dengan persetujuan DPR untuk tingkat pusat dan DPRD untuk tingkat provinsi, kota, atau kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Saya mengamati, kebijakan pelayanan publik saat ini cenderung masih menggunakan konsep model elitis. Hal itu karena kurang sinergisnya antara tuntutan masyarakat dengan nilai-nilai yang dianut para elite kebijakan.

Selain itu salah satu acuan kebijakan pelayanan publik saat ini adalah memelihara stabilitas pemerintahan dari perubahan yang mengakar (revolution). Celah-celah dari tumpulnya kebijakan pelayanan publik saat ini mengakibatkan terciptanya kekuasaan-kekuasaan di tingkat paling rendah dalam wilayah administrasi pemerintahan.

Saya melihat bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari standar pelayanan, dimana tolak ukurnya adalah pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Hanya beberapa instansi pemerintahan, korporasi dan lembaga independen di Indonesia yang telah mengejar perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Padahal dengan diberlakukan UU 25/2009 sejak 18 Juli 2009 dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Belum lagi pasca terbitnya PP 96/2012, seharusnya kedudukan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung merasakan kepuasan dan terjamin oleh negara. Begitu juga dengan kedudukan pemerintah dan non pemerintah sebagai pemberi manfaat pelayanan publik mendapatkan hak yang semestinya dari peraturan perundangan-undangan.

Semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut dan tantangan yang begitu berat. KPK sebagai institusi pemberantas korupsi seakan dikeroyok dari berbagai penjuru mata angin.

Peran serta masyarakat sangat penting sekali dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 25/2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *