PANCASILA KUNCI TEGAKNYA NKRI

87,466 total views, 1 views today

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut. (Khambali) Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. J. J. Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Dengan kata lain, yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. (Khambali) Kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan kesatuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut.

Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut volonte generale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyatalah bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat. Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Hamdan Zoelva mengatakan[1], bahwa negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong-royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemology rasio-empiris-intuisi-wahyu. Masuknya intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia.[2]

Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya  pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakekat manusia. Notonagoro menunjukkan hakekat manusia secara integral. Hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuk-tunggal). Manusia sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut:

  1. Susunan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa.
  2. Sifat kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.
  3. Kedudukan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.[3]

Melalui pemahanan bahwa manusia bersifat monopluralis ini memberikan landasan bahwa paradigm hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Notonagoro  bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Selanjutnya Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) di dalam system hukum Indonesia.[4]

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhinneka tunggal ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan  penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan  penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional  bagi setiap warga negara.

Huruf h: Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan  pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak  boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarka latar belakang, atara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah  bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j: Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar Negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) di dalam system hukum Indonesia. Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau  pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk adalah merupakan rules  for the game of life.

Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang terpenting hukum dibentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka  bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, hendaknya pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia,  baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus selalu belajar dan mengkaji lebih mendalam mengenai filsafat hukum serta pemahaman terhadap grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila.

Referensi

Abdul Ghofur Anshori, 2008, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka  Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies  Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62.

————–, 2009, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. Kedua.

Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD, 1998,  Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Muchsin, 2006, Ikhtisar Filsafat Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Soehino, 1996¸ Hukum Tatanegara, Teknik Perundang-undangan, Yogyakarta: Liberty.

————–, 1985, Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media.

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Media Perkasa.

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/1_m._hambali_filsafat_hukum_dalam_pembentukan_hukum-.pdf

https://www.academia.edu/35020326/Kedudukan_Pancasila_Dalam_Pembentukan_Hukum_Di_Indonesia

https://www.academia.edu/35026248/MENCIPTAKAN_ORMAS_YANG_LEBIH_KREDIBEL_DAN_PROFESIONAL

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/5._hambali_ucy.pdf

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/2410

https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif- pancasila/

http://fol-uinalauddin.blogspot.co.id/2012/09/mazhab-historis-hukum.html

[1]     https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/ diakses tanggal 10/2/2018 pukul 02:03 pm WIB

[2]     Abdul Ghofur Anshori, 2008,  Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum  Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62, hlm. 5

[3]     Ibid, hal. 12

[4]     Ibid.

3 thoughts on “PANCASILA KUNCI TEGAKNYA NKRI

  • March 9, 2018 at 1:53 am
    Permalink

    mohon ijin Bapak, berkenan Saya mengcopy untuk saya jadikan sebagai referensi

    Reply
    • March 9, 2018 at 11:20 am
      Permalink

      Silahkan pak Bayu. Kalau mau mengutip juga boleh, mohon disebutkan sumbernya ya

      Reply
  • March 12, 2018 at 4:00 am
    Permalink

    siap, Bapak, terima kasih

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *