REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstrak. Rekonstruksi hukum pidana Indonesia harus disusun dengan bertolak dari nilai-nilai Pancasila yang mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perorangan); keseimbangan antara ide perlindungan (kepentingan korban) dan individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur obyektif (perbuatan, lahiriah) dan unsur subyektif (orang, sikap batin) atau ide daad-dader strafrecht; keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan (elastisitas, fleksibilitas) dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional (global, universal).

Kata kunci: rekonstruksi, hukum pidana, Pancasila.

Abstract. Reconstruction of the Indonesian criminal law should be prepared by values of Pancasila, which includes: monodualistic balance between the public interest (the public) and individual interests (individual); a balance between the protection of ideas (interests of victims) and criminal individualization idea; a balance between the objective element (deeds, outwardly) and subjective elements (people, mental attitude) or idea-dader daad Strafrecht; a balance between formal and material criteria; a balance between legal certainty, flexibility (elasticity, flexibility) and justice; and the balance of national values and the values of the international (global, universal).

Keywords: reconstruction, criminal law, the principle of balance

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Usaha pembaharuan hukum yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasasr Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia, usaha pembaharuan hukum pidana telah lama diwacanakan oleh para ahli ahli hukum pidana Indonesia, yakni sejak adanya resolusi Seminar Nasional Nasional I Tahun 1963 di Jakarta. Pada tahun 1964 dibuat konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertama kali, kemudian tahun 1968, tahun 1971/1972, ada lagi Konsep Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Konsep 1979, 1982/1983, 1984/1985, 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990, 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Konsep 1999/2000, dan terakhir kali Konsep KUHP dikeluarkan tahun 2008.

KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan zaman Hindia Belanda. Ia diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma-norma yang ada di dalamnya-pun sesuai dengan kebutuhan zamannya. Setelah merdeka diganti namanya dari Wetboek van Strafrecht (WvS) dengan KUHP, naskah resminya hingga kini masih berbahasa Belanda, sedangkan isinya mengikuti Wetboek van Strafrecht Nederland dari tahun 1886 sebagai akibat dari asas konkordarsi, meskipun disana-sini ada penyesuaian dengan keadaan serta kebutuhan fisik daerah jajahan.

Menurut Sudarto, ada tiga alasan perlunya memperbaharui KUHP:[1]

  1. Dipandang dari segi politik;

     Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan kebanggan dari suatu Negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari lingkungan penjajahan politik.

  1. Dipandang dari sudut sosiologis;

     Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai social dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan dihukum pidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga pembinaan hukum nasional pada tahun 1973 di tiga daerah, yaitu Aceh, Bali, dan Manado, dapat diketahui masih banyak keinginan-keinginan dari sebagian masyarakat yang belum tertampung dalam KUHP sekarang.

  1. Dipandang dari sudut praktek sehari-hari;

     Tidak banyak orang yang menyadari sekarang ini, bahwa teks resmi dari KUHP ini adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun oleh Moeljatno dan R. Soesilo dan lain-lain itu merupakan terjemahan belaka; terjemahan “partikelir” dan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebenarnya apabila hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut ini-pun KUHP yang sekarang ini harus diganti dengan KUHP nasional.

RUU KUHP seharusnya disusun dengan bertolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum, melainkan juga memperhatikan aspek keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa ide keseimbangan tersebut antara lain mencakup: [2]

  1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
  2. Kepentingan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualism pidana) dan korban tindak pidana.
  3. Keseimbangan antara unsure/factor “obyektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subyektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-dader strafrecht;
  4. Keseimbangan antara criteria “formal” dan “materiel”;
  5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas”, dan “keadilan”;
  6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

 

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia?

Pembahasan

Di dalam KUHP masih terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan suasana Negara Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi, misalnya pasal-pasal penyebar kebencian (hatzaai artikelen) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis, bahkan teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, apabila rekonstruksi hukum pidana diartikan sebagai penggantian KUHP produk pemerintah kolonial dengan KUHP produk hukum nasional, maka politik pidana (criminal law politics) yang mendasari penyusunan RUU KUHP adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization) terhadap suatu perbuatan. Persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang.

Untuk melakukan rekonstruksi hukum pidana secara menyeluruh, sebenarnya tidak cukup dengan melakukan pembaharuan KUHP. Rekonstruksi hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur, dan materi hukum. Rekonstruksi KUHP tidak akan banyak memberikan arti apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya serta cara berpikir para penegak hukum tentang hukum dan keadilan. Rekonstruksi hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi rekonstruksi hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengn nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.[1] Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha rekonstruksi hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, maka setiap materi muatan pengaturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai itu tercermin ke dalam perilaku manusia Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya. Dasar filosofis sebagaimana terkandung dalam Pancasila bukan semata-mata berdasarkan faham individualis/liberalis atau faham kolektivis/sosialis, melainkan senantiasa berdasarkan hakikat sifat kodrat manusia monodualisme yaitu sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang sepanjang hidupnya bersosialisasi dengan orang lain dalam proses interaksi dalam bentuk interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah terjadi kontak sosial dan terjadi komunikasi. Di dalam interaksi sosial tersebut manusia Indonesia menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang. Prinsip mengedepankan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara seimbang inilah yang dimaksudkan dengan asas keseimbangan dalam masyarakat monodualis.

Keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana tercermin di dalam pengaturan tentang pidana dan pemidanaan. Pada saat sekarang, rasa keadilan korban tindak pidana sering diabaikan oleh sistem peradilan pidana, khususnya pengaturan di dalam hukum pidana materiil. Untuk memenuhi aspek ini, RUU KUHP telah menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Sehubungan pengaturan tentang perlindungan terhadap korban, dalam konsep RUU KUHP juga dianut tentang ide individualisasi pidana. Yang dimaksudkan dengan individualisasi pidana ialah bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana). Ide individualisasi pidana tidak diatur di dalam KUHP lama. Dengan adanya individualisasi pidana, diharapkan pidana yang dijatuhkan akan mendukung proses pemasyarakatan, serta mencegah stigma terpidana sebagai korban dari sistem peradilan pidana yang tidak adil.

Dipidananya suatu perbuatan berkaitan erat dengan landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dengan dimasukkannya asas legalitas ke dalam RUU KUHP memberikan pengertian bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah Undang-undang (hukum tertulis).

Akan tetapi berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang berlaku sekarang, asas legalitas di dalam RUU KUHP tidak sebatas legalitas formal tetapi rumusannya diperluas secara materiil yaitu dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlaunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian disamping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat didasarkan pada kenyataan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan.

Sekalipun asas legalitas merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, namun terhadap kejahatan-kejahatan seperti extraordinary crimes sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang, diantaranya dengan memanfaatkan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis.

Selain alasan di atas, harus diakui bahwa dalam hukum materiil khususnya dalam mencapai keadilan, pelaksanaan asas legalitas tidak pernah berlaku absolut, karena apapun yang berlaku absolut justru akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan bahwa hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. Dasar pembenar (rechtvardiging gronden) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang sudah diterima dalam praktek dewasa ini dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan. Tidak melawan hukum secara materiil (materiele wederrechtelijkheid) disebut juga sebagai dasar pembenar di luar undang-undang.[2]

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis antara lain didasarkan kepada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951. Disamping itu, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan hakim mendasarkan pada hukum yang tidak tertulis, misalnya ketentuan “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, ketentuan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”, dan ketentuan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”. Perluasan asas legalitas dari perumusan formal sebagaimana terdapat Pasal 1 ayat (1) KUHP didasarkan juga pada kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan.

Formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum material di atas merupakan hal baru, karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS). Dengan demikian untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Seseorang dikatakan bersalah, bilamana ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, karena ia dianggap seharusnya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian. Kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya maka ia dapat dipidana.

Dengan demikian terlihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selain bahwa tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kesalahan padanya, maka juga terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana.

Sumber utama untuk menentukan tindak pidana adalah undang-undang. Tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah yang tertuang di dalam undang-undang, namun dengan tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat atau sebelumnya dikenal dengan tindak pidana adat. Ide keseimbangan ini untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Karena kenyataan bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa   atas hukum itu dapat dipidana. Keadaan ini tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP.

Dalam RUU KUHP tidak hanya menentukan manusia sebagai subyek hukum , tetapi juga memperhatikan perkembangan masa kini. Pada era sekarang, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga dilakukan secara terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional. Oleh karena itu, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (corporate criminal) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (crimes for corporation).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”. Dalam hal strict liability, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatanya. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam hal vicarious liability tanggung-jawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam pemidanaan dianut pula double track system, karena disamping jenis-jenis pidana, RUU KUHP juga mengatur jenis-jenis tindakan (maatregelen).

Dalam hal tertentu RUU KUHP yang baru juga memberikan kewenangan untuk melakukan “pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim” (rechterlijk pardon atau judicial pardon)[3], disamping ketentuan pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.

Asas judicial pardon dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:

  1. Menghindari kelakukan/absolutisme pemidanaan.
  2. Menyediakan “klep/katup pengaman” (veiligheids klep).
  3. Bentuk koreksi judusial terhadap asas legalitas (judicial corrective to the legality principle).
  4. Mengimplementasikan/mengintegrasikan nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila.
  5. Mengimplementasikan/mengintegrasikan “tujuan pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan).
  6. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas kulpabilitas) tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (rechterlijk pardon) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas culpa in causa atau asas actio libera in causa yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Dengan demikian kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Simpulan

Rekonstruksi hukum pidana haruslah diikuti dengan mengganti KUHP yang lama dengan KUHP yang baru agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal itu penting untuk membuat hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yakni menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang. Sehingga keseimbangan monodualis akan mendasari pengaturan tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pemidanaan sebagai bentuk rekonstruksi hukum pidana di Indonesia.

Saran

Rekonstruksi hukum pidana seharusnya berlandaskan kepada asas keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perorangan) yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

Megamendung, 06/02/2018

2,294 total views, 1 views today

One thought on “REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA

  • April 2, 2018 at 3:13 am
    Permalink

    ijin Bapak, saya copy sebagai tambahan ilmu di bidang hukum

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *