MENCIPTAKAN ORMAS YANG BERMARTABAT

Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (Volkgeist) bangsa Indonesia ialah Pancasila. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila. Tujuan negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kekebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, organisasi kemasyarakat (Ormas) berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Salah satu bukti bahwa suatu negara merupakan negara demokrasi yang maju adalah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang warganegaranya semakin berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warganegara tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan membentuk atau terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berfungsi sebagai wadah untuk pengajuan tuntutan, dukungan, dan/atau pengawasan warganegara atas berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Penguatan ormas yang cerdas dan konstruktif akan menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri dan profesional sebagai salah satu prioritas pembangunan masyarakat demokrasi di Indonesia.

Organisasi kemayarakatan merupakan salah satu organisasi yang memiliki regulasi tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat Menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mengatur dan menentukan, bahwa asas organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Organisasi Kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Jeffrey Atkinson & Martin Scurrah mengatakan organisasi kemasyarakatan sebagai “Civil Society Organizations”, yakni “…..any type of organizations, other than government or business, in which ordinary citizens come together to advance an interest or concern that they have in common, and about which they feel so strongly that they want to take coevective action. They are formal and informal not-for-profit organizations, associations, networks and groups, each with its issue or area of concern.”. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan merupakan setiap organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warganegara demi mencapai tujuan tertentu. David Lewis menyebutnya sebagai “the Third Organization”.

Dari segi bentuknya dibedakan organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk: Perkumpulan atau Yayasan. Dengan kata lain, dari segi bentuknya, organisasi kemasyarakatan mempunyai tiga varian yakni: Perkumpulan, Yayasan, dan Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum. Pendaftaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Fungsi organisasi kemasyarakatan adalah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Organisasi kemasyarakatan akan menjadi organisasi yang mandiri apabila kualitas dan kapabilitasnya mampu menimbulkan kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal. Organisasi kemasyarakatan akan menjadi organisasi yang profesional apabila memiliki kemampuan, ketrampilan, cara pelaksanaan sesuatu yang menjadi tujuan dan fungsi organisasi secara tepat. Tujuan organisasi kemasyarakatan adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Perubahan Regulasi Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2017 Perauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Ada beberapa aturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, yakni: Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 diubah; Ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dihapus; dan ada pasal tambahan: Pasal 80A, Pasal 82 A, Pasal 83A.

Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Pasal 59 Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahana; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera organisasi kemasyarakatan; menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar organisasi kemasyarakatan lain atau partai politik; menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengumpulkan dana untuk partai politik; melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban bumum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pidana Bagi Organisasi Kemasyarakatan

Sanksi pidana bagi ormas yang melanggar ketentuan diatur oleh Pasal 61 UU 16/2017: (a) Peringatan tertulis, (b) Penghentian kegiatan, dan/atau (c). Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal tambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yakni: Pasal 82A: Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Semoga Bermanfaat. (hmk)

95 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *